Kampungberita.com
BANYUWANGI – Sebuah ironi pahit terjadi di perbatasan Desa Sidowangi dan Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Jembatan satu-satunya yang menjadi nadi perekonomian dan penopang ketahanan pangan warga kedua desa tersebut, kini sedang direnovasi secara besar-besaran. Namun, yang mencengangkan adalah fakta bahwa tidak ada sedikitpun campur tangan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun Provinsi Jawa Timur.
Hingga Jum’at (3/7/2026), progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 25%. Pekerjaan ini murni mengandalkan keringat dan uang rakyat. Masyarakat Desa Sidowangi dan Bajulmati, bersama para pengguna jalan yang melintas, bergotong-royong mengumpulkan dana untuk melebarkan jembatan dari 3 meter menjadi 4 meter, serta meninggikannya sekitar 90 cm dari permukaan sebelumnya.
Pemerintah Absen, Rakyat Dipaksa Mandiri
Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur biasa. Ia adalah akses vital bagi distribusi hasil pertanian dan pergerakan ekonomi warga. Jika jembatan ini rusak atau tidak memadai, ancaman terhadap ketahanan pangan lokal akan nyata. Namun, dalam kondisi kritis seperti ini, aparatur pemerintah daerah seolah tutup mata dan telinga.
“Ini murni swadaya. Tidak ada bantuan dari Pemkab maupun Pemprov Jatim,” tegas sumber di lapangan.
Kepala Desa Sidowangi, Muansin, Spdi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp hanya menyatakan bahwa Pemdes sebatas memfasilitasi kegiatan renovasi tersebut. Ironisnya, ketika ditanya mengenai rincian anggaran pasti dan transparansi penggunaan dana swadaya, Muansin mengaku belum memiliki rincian lengkap.
“Mengenai anggaran yang dibutuhkan sampai saat ini belum ada rincian kegunaan biaya atau anggaran pastinya. Namun, pekerjaan tersebut jalan terus sampai selesai,” ungkap Muansin singkat.
Kritik Pedas: Kemana Pajak Rakyat?
Kondisi ini memicu tanya besar di tengah masyarakat: Kemana larinya pajak dan retribusi daerah yang setiap tahun dipungut dari rakyat? Jika infrastruktur vital sekelas jembatan penghubung antar-desa harus dibangun dengan sistem “iuran” warga, maka fungsi negara sebagai penyedia pelayanan publik patut dipertanyakan.
Ketidakjelasan anggaran dalam proyek swadaya ini juga berpotensi menimbulkan celah ketidaktransparanan. Tanpa pengawasan ketat dan pembukuan yang jelas, dana yang dikumpulkan dari keringat petani dan warga kecil bisa saja menguap tanpa jejak.
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera turun tangan, bukan hanya dengan ucapan selamat, tetapi dengan realisasi anggaran perbaikan infrastruktur yang layak. Jangan biarkan rakyat terus-menerus menambal lubang kebijakan dengan uang mereka sendiri. ( Kur- 1 )
