Kampungberita.com Surabaya – Pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, dalam forum resmi Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, menuai polemik dan reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat Madura.
Dalam rapat yang digelar pada Selasa (7/4/2026), Aboe Bakar disebut menyampaikan pernyataan terkait dugaan keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam jaringan peredaran narkotika karena faktor keuntungan materi.
Pernyataan tersebut memicu keberatan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) yang menilai ucapan itu terlalu general dan berpotensi mencoreng nama baik ulama serta lembaga pendidikan pesantren di Pulau Madura.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi negara seharusnya berbasis data, fakta, dan disampaikan secara proporsional.
> “Pernyataan seperti ini sangat sensitif karena menyangkut marwah ulama dan pesantren. Jika memang ada dugaan keterlibatan oknum, seharusnya disampaikan secara spesifik dan berbasis data, bukan digeneralisasi,” ujar Baihaki dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Menurut Baihaki, apabila terdapat pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa menyeret institusi atau kelompok secara keseluruhan.
> “Kalau memang ada oknum, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun jangan sampai semua ulama dan pesantren di Madura ikut disudutkan akibat pernyataan yang tidak disertai penjelasan rinci,” tambahnya.
AMI juga mendesak Aboe Bakar untuk segera memberikan klarifikasi kepada publik terkait pernyataannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas di tengah masyarakat.
Baihaki menegaskan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada klarifikasi maupun penjelasan resmi atas pernyataan tersebut.
> “Kami meminta yang bersangkutan segera menjelaskan dasar dari pernyataan itu kepada publik. Jika tidak ada klarifikasi, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Aboe Bakar Al-Habsyi maupun pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait polemik tersebut.
