BOJONEGORO – Bojonegoro bergerak cepat merespon kebijakan pengetatan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kini menyiapkan langkah konkret untuk menekan konsumsi energi, menyusul berkurangnya pasokan BBM dari pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, alokasi BBM jenis Pertalite tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.
Jika pada 2025 realisasi mencapai 4,35 juta kiloliter, maka di 2026 hanya dialokasikan sekitar 3,96 juta kiloliter atau turun sekitar 9 persen.
Sebaliknya, untuk Solar justru mengalami kenaikan tipis. Dari sebelumnya 2,71 juta kiloliter menjadi 2,72 juta kiloliter di tahun ini.
Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, kuota yang ditetapkan mencapai 110.525 kiloliter untuk Pertalite dan 64.983 kiloliter untuk Solar.
Angka ini membuat pemerintah daerah harus memutar strategi agar konsumsi tetap terkendali hingga akhir tahun.
Salah satu langkah yang langsung digencarkan adalah gerakan Bike to Work bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa ASN harus menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh penghematan energi kepada masyarakat.
Ia menginstruksikan agar ASN Bojonegoro menggunakan sepeda saat berangkat kerja setiap hari Senin dan Jumat.
Kebijakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari upaya nyata menjaga ketersediaan BBM di tengah keterbatasan kuota.
Menurutnya, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, terutama yang mengandalkan Pertalite, diharapkan mampu menekan konsumsi secara signifikan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi dorongan untuk membangun budaya hidup sehat sekaligus ramah lingkungan.
Pemkab Bojonegoro juga memastikan akan terus memantau distribusi BBM di lapangan agar tetap tepat sasaran.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar kesadaran penghematan energi bisa tumbuh secara kolektif.
Dengan penurunan kuota Pertalite yang hampir menyentuh 10 persen, disiplin dan peran aktif semua pihak dinilai menjadi kunci agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi hingga akhir tahun. (mia)
