Kampungberita.com/BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong penataan kawasan perkotaan agar semakin tertib, nyaman, dan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam Dialog Interaktif SAPA Bupati edisi VI. Dalam forum itu, berbagai aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi pemerintah, termasuk terkait penataan ruang kota dan keberadaan pedagang kaki lima (PKL).
Bupati menyampaikan bahwa penataan kota ke depan tidak hanya berorientasi pada aspek estetika, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat serta keberlangsungan usaha para pedagang.
Menurutnya, kawasan perkotaan akan ditata dengan konsep yang lebih ikonik sehingga mampu memberikan wajah baru bagi Bojonegoro. Namun, penataan tersebut tetap diupayakan agar tidak mengurangi peluang masyarakat dalam mencari penghasilan.
“Ke depan, penataan kota akan dibuat ikonik, masyarakat yang melintas merasa nyaman, dan pedagang tetap untung,” ujar Bupati Wahono.
Untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemkab Bojonegoro juga berencana melakukan audiensi bersama para PKL. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas tata kelola sekaligus menampung berbagai usulan dari para pedagang.
“Kami akan melakukan audiensi dengan para PKL untuk memperbaiki tata kelola dan mengakomodir usulan yang ada,” imbuhnya.
Bupati menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh elemen masyarakat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Kita berdua, Bupati dan Wabup, tidak bisa membangun Bojonegoro tanpa adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Dialog Interaktif SAPA Bupati pun ditutup dengan penegasan bahwa aspirasi, pengaduan, maupun kritik konstruktif dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
Masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun sekaligus memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang luas.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan kanal pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan, aspirasi, maupun pengaduan melalui “SP4N LAPOR!” (https://reference-url-citation.invalid/0) sebagai salah satu sarana partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
(Red/Com)
