Kampungberita.com/BOJONEGORO – Sebanyak 30 pejabat administrator atau pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro didorong mampu menjadi motor penggerak perubahan sekaligus menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang digelar di Ruang Angling Dharma Lantai II, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan. Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur tidak boleh dipandang sebatas tahapan administratif dalam pengembangan karier, melainkan menjadi bagian dari proses menyiapkan aparatur agar mampu mengemban amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Nurul menegaskan, seorang pemimpin dituntut memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir secara jernih, terutama ketika menghadapi persoalan dan harus mengambil keputusan.
“Ketika mengambil keputusan, emosinya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujarnya.
Ia juga mengajak para pejabat administrator untuk bekerja dengan penuh semangat dan hati. Aparatur pemerintah, kata Nurul, tidak cukup hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, penggunaan data juga menjadi hal penting. Data yang akurat dan tersedia dengan baik diperlukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan maupun menentukan langkah penyelesaian berbagai persoalan.
Selain kompetensi teknis dan administratif, Nurul meminta para pejabat memiliki kepekaan sosial. Aparatur harus mampu melihat kondisi masyarakat secara langsung sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, lanjutnya, adalah kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketika warga menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.
“Pemerintah harus bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat. Jangan hanya melihat dari balik meja, tetapi harus peka terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur mengatakan, berakhirnya pelatihan bukan berarti berakhir pula proses pembelajaran para peserta.
Menurutnya, tahap yang paling penting justru dimulai ketika para peserta kembali ke perangkat daerah dan unit kerja masing-masing untuk mengimplementasikan kompetensi, inovasi, serta aksi perubahan yang telah dirancang selama mengikuti PKA.
Heru menekankan agar aksi perubahan tidak berhenti sebagai pemenuhan tugas pelatihan atau sekadar kegiatan seremonial. Setiap gagasan yang telah disusun harus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta tuntutan efisiensi birokrasi telah membuat tantangan pemerintahan semakin kompleks.
Karena itu, pejabat administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, membangun kolaborasi, serta menciptakan terobosan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Dengan bekal kompetensi yang diperoleh selama pelatihan, para peserta diharapkan mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing dan memastikan inovasi yang telah dirancang benar-benar berlanjut serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro.
(Red/Com)
