Kampungberita.com/BOJONEGORO 14 November 2026 – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas jalan Brangkal–Gumeng, Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, proyek tersebut diduga terbengkalai selama kurang lebih dua bulan dan hingga kini belum menunjukkan perkembangan pekerjaan yang signifikan, selain aktivitas penggalian tanah.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (14/11/2026), material tanah hasil galian terlihat menumpuk di sepanjang pinggir jalan. Bahkan, sebagian material meluber hingga ke badan jalan sehingga mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengguna jalan yang melintas.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika hujan turun. Material tanah yang berserakan membuat permukaan jalan menjadi licin dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Bahkan, dilaporkan sudah terdapat pengguna jalan yang terjatuh saat melintas di kawasan tersebut.
Salah seorang warga sekitar, Febri, mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut sangat membahayakan, terutama ketika musim hujan.
“Jalan ini sangat berbahaya, apalagi saat hujan. Pasti ada korban jatuh,” ujar Febri.
Menurutnya, keberadaan material tanah galian yang tidak segera dibersihkan maupun ditangani membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas. Kondisi tersebut dikhawatirkan terus menimbulkan korban apabila tidak segera mendapatkan penanganan.
Ironisnya, berdasarkan pemantauan pada Sabtu pagi, tidak terlihat adanya aktivitas pekerja maupun pelaksana proyek di lokasi. Situasi ini semakin memunculkan tanda tanya masyarakat mengenai kelanjutan pembangunan serta keseriusan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Tak hanya diduga mangkrak, transparansi proyek juga menjadi sorotan. Di lokasi pekerjaan, tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang memuat keterangan mengenai nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, maupun identitas kontraktor pelaksana.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara jelas identitas pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Warga pun mengaku kebingungan harus menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada siapa ketika menemukan persoalan di lapangan.
Padahal, informasi mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran publik merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui sekaligus turut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan mereka.
Warga berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bojonegoro segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, mengevaluasi pelaksanaan proyek, serta meminta penjelasan kepada pihak pelaksana terkait penyebab belum berlanjutnya pekerjaan.
Selain itu, pihak terkait diminta segera memasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, sekaligus menyediakan akses pengaduan yang jelas agar warga dapat menyampaikan keluhan maupun laporan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tidak kalah penting, material tanah yang berserakan harus segera dibersihkan, disertai pemasangan rambu peringatan dan pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan.
Jangan sampai proyek pembangunan yang sejatinya bertujuan meningkatkan infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait mengenai penyebab dugaan terhentinya pekerjaan dan tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata. Transparansi, pengawasan, dan keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas, bukan menunggu sampai jatuh korban berikutnya.
Rep:sunaryo
