Kampungberita.com/BOJONEGORO – Keberadaan sebuah bangunan di kawasan pertigaan Dusun Kerjo, Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menuai keluhan masyarakat. Bangunan milik warga berinisial KW tersebut disorot lantaran diduga terlalu menjorok ke area tepi jalan dan sebagian konstruksinya berada di atas aliran sungai.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut penataan bangunan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Pasalnya, posisi bangunan yang berada tepat di kawasan persimpangan diduga menghalangi jarak pandang pengendara dari sejumlah arah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi tersebut cukup menyulitkan pengendara, khususnya kendaraan yang hendak berbelok dari arah timur menuju selatan maupun dari arah selatan menuju timur. Tembok bangunan disebut menjadi penghalang pandangan sehingga pengendara tidak leluasa mengetahui kondisi arus kendaraan dari arah berlawanan.
Situasi ini dinilai berisiko, mengingat pertigaan merupakan titik pertemuan arus lalu lintas yang membutuhkan ruang pandang memadai. Keterbatasan jarak pandang dapat meningkatkan potensi kecelakaan, terutama ketika kendaraan melintas dengan kecepatan tertentu atau saat pengendara hendak berbelok.
Warga Mengaku Pernah Mengalami Nyaris Kecelakaan
Keluhan tersebut bukan sekadar kekhawatiran tanpa alasan. Salah seorang warga berinisial AGS mengaku pernah mengalami kejadian nyaris bertabrakan ketika melintas di lokasi tersebut.
“Hampir saja saya tabrakan dengan orang dari arah berlawanan. Pandangan sangat terbatas karena terhalang bangunan tersebut,” ungkap AGS.
Keluhan serupa disampaikan SR, warga setempat. Ia mengaku merasa khawatir setiap kali melewati pertigaan Kerjo, terutama ketika hendak berbelok dari arah timur menuju selatan.
“Saya ngeri kalau melintas di pertigaan Kerjo. Apalagi kalau dari arah timur mau belok ke selatan, pandangan sangat terhalang tembok bangunan milik KW. Kondisi ini jelas membuat pengendara harus ekstra hati-hati,” ujarnya.
Bagi masyarakat, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan perhatian. Jangan sampai kondisi yang berpotensi membahayakan itu dibiarkan hingga benar-benar menimbulkan kecelakaan dan merugikan pengguna jalan.
Desak Pemeriksaan Batas Bangunan dan Status Pemanfaatan Lahan
Masyarakat meminta Pemerintah Desa Brangkal bersama dinas teknis terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga meliputi pengukuran batas bangunan terhadap ruang milik jalan, pemeriksaan status dan peruntukan lahan, serta kepastian mengenai konstruksi bangunan yang disebut berada di atas atau berdekatan dengan aliran sungai.
Selain itu, instansi yang berwenang di bidang perhubungan dan pekerjaan umum diharapkan turut melakukan kajian terhadap aspek keselamatan lalu lintas serta kondisi ruang jalan di sekitar persimpangan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, masyarakat meminta agar pemerintah mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Warga juga berharap persoalan ini tidak saling dilempar antarinstansi. Harus ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah penanganan.
Keselamatan Publik Harus Menjadi Prioritas
Keberadaan bangunan di kawasan persimpangan semestinya tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kepentingan umum. Terlebih, jalan tersebut merupakan akses masyarakat yang setiap hari digunakan untuk berbagai aktivitas.
Penataan ruang jalan dan bangunan di sekitarnya perlu memperhatikan ketentuan hukum, termasuk aturan mengenai ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, serta pengelolaan sungai apabila memang terdapat konstruksi di atas atau di sekitar alirannya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu munculnya korban sebelum mengambil langkah pencegahan. Pemeriksaan dan penanganan sejak dini merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada pengguna jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh keterangan resmi dari Kaswoto selaku pemilik bangunan, Pemerintah Desa Brangkal, maupun instansi teknis terkait.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pemilik bangunan serta seluruh pihak yang berkepentingan guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Tim Redaksi)












