Kampungberita.com/BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan responsif gender. Komitmen tersebut dipaparkan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, serta diikuti jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan sejumlah pemangku kepentingan. Selain Bojonegoro, Kota Bandung juga mengikuti agenda verifikasi dengan menyampaikan paparan secara bergantian.
Verifikasi lapangan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan capaian, kebijakan, serta inovasi yang telah dijalankan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Proses ini sekaligus bertujuan mendalami pelaksanaan PUG agar dapat diukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, dan Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ilham Firman, menekankan pentingnya pengembangan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memaparkan capaian secara terbuka, disertai bukti pendukung yang menggambarkan pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk melihat pelaksanaan PUG secara lebih mendalam, tidak terbatas pada pemenuhan dokumen administrasi.
Sembilan Program Prioritas Jadi Landasan
Dalam paparannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki sembilan program prioritas, termasuk pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas keluarga.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemkab Bojonegoro juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG serta pedoman umum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang memperhatikan keterwakilan perempuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Nurul Azizah juga memaparkan arah pembangunan Bojonegoro periode 2025–2029 yang berfokus pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.
IPG Meningkat, Inovasi Daerah Terus Dikembangkan
Berdasarkan data yang disampaikan dalam paparan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro pada 2025 mencapai 92,56. Angka tersebut meningkat 0,34 poin dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 92,22, sekaligus melanjutkan tren peningkatan sejak 2023.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 tercatat sebesar 0,352, naik 0,127 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,225.
Meski demikian, angka IKG tersebut masih perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkecil kesenjangan gender. Data pembanding yang dicantumkan dalam bahan paparan juga perlu dicermati kembali agar sesuai dengan angka resmi yang digunakan.
Selain melalui kebijakan, Pemkab Bojonegoro mengembangkan berbagai inovasi yang mengedepankan prinsip kesetaraan, pemberdayaan perempuan, dan kemudahan akses layanan publik bagi kelompok rentan.
Salah satunya adalah pemberian insentif bagi jemaah tahlil dan pengurus jenazah perempuan. Program ini menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Di bidang pelayanan publik, Pemkab Bojonegoro mendorong program Desa Digital untuk memperluas akses informasi dan layanan yang inklusif serta ramah bagi perempuan. Pemerintah daerah juga menyediakan transportasi gratis bagi pelajar penyandang disabilitas guna mendukung mobilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Inovasi lainnya adalah aplikasi JEMPPOLAN, yang menyediakan layanan administrasi kependudukan secara digital dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Pemberdayaan Ekonomi hingga Pelestarian Budaya
Dalam bidang ekonomi keluarga, Pemkab Bojonegoro menjalankan Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI). Program ini melibatkan perempuan dan kelompok rentan melalui sektor peternakan untuk mendorong peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga.
Pemkab juga memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar dari keluarga miskin dan rentan, dengan mengupayakan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Sementara itu, Festival Dewi Cemara dan Wastra Batik menjadi bagian dari upaya mengembangkan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Kegiatan tersebut sekaligus mengangkat peran perempuan, melestarikan kearifan lokal, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pengembangan potensi daerah.
Pemkab Bojonegoro turut mengembangkan Medhayoh sebagai layanan publik yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan.
Berbagai program tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menerapkan perspektif gender di sejumlah sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, hingga kebudayaan.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemkab Bojonegoro diharapkan dapat memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan PUG, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan agar kebijakan dan inovasi yang dijalankan semakin tepat sasaran.
Pembangunan yang responsif gender tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, manfaat, dan kontrol yang adil terhadap hasil pembangunan.
Dengan demikian, pengarusutamaan gender diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Bojonegoro yang semakin inklusif, sejahtera, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya.
(Red/Com)
