Kampungberita.com/BOJONEGORO – Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menuai keluhan warga Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Kelompok Tani RKM menjadi sorotan setelah muncul pengakuan warga yang menyebut harga pembelian pupuk mencapai Rp150.000 per sak.
Keluhan tersebut mencuat setelah salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku telah membeli pupuk melalui Kelompok Tani RKM dengan harga Rp150.000 per sak.
Menurut pengakuan warga tersebut, harga yang harus dibayarkan dinilai memberatkan, mengingat pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan harga yang telah ditetapkan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme penyaluran dan penerapan harga pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani. Warga berharap tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengabaikan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Masyarakat pun mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, khususnya bidang yang membidangi pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi, agar segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan diharapkan mencakup mekanisme penebusan pupuk, daftar penerima, jenis dan berat kemasan pupuk, bukti transaksi, serta harga jual yang diterapkan oleh Kelompok Tani RKM. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah praktik yang dikeluhkan warga benar-benar bertentangan dengan ketentuan HET yang berlaku.
Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) turut melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Jika terbukti terdapat penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan pupuk bersubsidi, penanganan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya membantu petani justru menjadi beban. Kami berharap dinas terkait segera turun dan memeriksa langsung agar persoalan ini menjadi jelas,” harap warga.
Transparansi Penyaluran Pupuk Dipertanyakan
Pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan menjaga keberlangsungan produksi pangan. Oleh karena itu, penyalurannya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta mengikuti ketentuan harga yang berlaku.
Apabila keluhan warga tersebut benar, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengawasan perlu dilakukan agar hak petani sebagai penerima manfaat subsidi negara tidak dirugikan oleh praktik penjualan yang tidak sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan penjualan pupuk seharga Rp150.000 per sak tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Awak media membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada pengurus Kelompok Tani RKM Desa Drenges maupun Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Publik kini menunggu langkah nyata instansi terkait. Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas, sementara keluhan petani di lapangan tidak mendapatkan penyelesaian.
(Tim Redaksi)












