Kampungberita.com/BOJONEGORO – Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan ketidaktransparanan penyaluran bantuan bibit padi di Desa Mojorejo, Kecamatan setempat, Kabupaten Bojonegoro, JRN selaku Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Mojorejo akhirnya memberikan klarifikasi.
JRN membenarkan bahwa bantuan bibit padi memang disalurkan untuk Desa Mojorejo. Namun, menurut keterangannya, terdapat sejumlah informasi dalam pemberitaan awal yang dinilai kurang tepat, khususnya mengenai berat kemasan dan total volume bantuan.
Ia menegaskan bahwa kemasan bibit padi yang diterima hanya berukuran 10 kilogram. Menurutnya, tidak terdapat kemasan berukuran 5 kilogram sebagaimana disebutkan dalam informasi sebelumnya.
“Yang paling utama, total bantuan tersebut sebanyak 15 ton 4 kuintal,” ujar JRN saat memberikan keterangan.
Lebih lanjut, JRN mengakui bahwa dirinya belum memiliki dokumen fisik secara lengkap berupa kuitansi maupun surat jalan yang dapat ditunjukkan sebagai bukti administrasi penyaluran bantuan tersebut.
Meski demikian, ia mengaku masih menyimpan sejumlah catatan dalam laptop, serta dokumentasi foto kegiatan sosialisasi dan foto kedatangan barang yang disebut berlangsung bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
JRN juga menyampaikan bahwa dirinya telah berupaya meminta dokumen berupa kuitansi kepada SND selaku Koordinator Penyuluh (Korluh). Namun, menurut pengakuannya, dokumen tersebut hingga kini belum diberikan.
“Saya sudah berupaya meminta kepada Pak SND selaku Korluh, tetapi belum diberikan,” tambahnya.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan dan akses terhadap dokumen administrasi penyaluran bantuan bibit padi tersebut. Sebab, dokumen seperti kuitansi, surat jalan, serta catatan serah terima merupakan bagian penting untuk memastikan kesesuaian jumlah barang yang diterima dengan bantuan yang disalurkan.
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang terang, bukan sekadar keterangan lisan. Terlebih, bantuan pertanian merupakan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan petani sehingga proses penerimaan, pendistribusian, dan pertanggungjawabannya harus dapat ditelusuri.
Oleh karena itu, keberadaan dokumen administrasi menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Publik Menunggu Penjelasan Korluh
Pernyataan JRN yang menyebut telah meminta kuitansi kepada SND selaku Korluh, tetapi belum mendapatkannya, kini menjadi salah satu poin yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Publik berhak mengetahui apakah dokumen tersebut memang berada dalam penguasaan Korluh, apakah terdapat kendala administrasi, atau alasan lain yang menyebabkan dokumen belum dapat diberikan kepada PPL.
Namun demikian, belum adanya dokumen yang ditunjukkan kepada JRN tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Diperlukan klarifikasi dari seluruh pihak serta pemeriksaan dokumen pendukung untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari SND selaku Korluh masih diperlukan guna menjawab pernyataan JRN sekaligus memberikan penjelasan mengenai keberadaan kuitansi dan surat jalan bantuan bibit padi tersebut.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalitas jurnalistik.
Transparansi bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bantuan yang diperuntukkan bagi petani dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ret/andik
