Kampungberita.com BOJONEGORO 10/4/2026 – Polemik pelaksanaan study tour di SMA Negeri 3 Bojonegoro kian menjadi sorotan publik setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan terkait besarnya biaya kegiatan yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak pada kondisi ekonomi sebagian keluarga siswa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan study tour yang direncanakan menuju Bali tersebut disebut memerlukan biaya jutaan rupiah per siswa. Nominal tersebut memicu keresahan di kalangan wali murid, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Ironisnya, beberapa wali murid mengaku terpaksa mencari pinjaman bahkan berutang demi memenuhi kewajiban pembayaran agar anak mereka tidak merasa tersisih dari kegiatan sekolah.
“Kalau tidak ikut takut anak jadi minder, tapi kalau ikut kami harus cari pinjaman,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya persoalan nominal biaya, sejumlah orang tua juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kegiatan, termasuk mekanisme pengembalian uang apabila siswa batal mengikuti keberangkatan. Pasalnya, dana yang telah disetorkan disebut sulit ditarik kembali dengan alasan telah masuk dalam pengelolaan pihak penyedia jasa perjalanan.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai sistem administrasi dan bentuk perlindungan terhadap hak wali murid sebagai pihak pembayar.
Lebih jauh, muncul pula dugaan adanya tekanan secara tidak langsung terhadap siswa agar mengikuti kegiatan tersebut. Meski secara formal tidak diwajibkan, sejumlah wali murid menilai terdapat tekanan psikologis yang membuat siswa merasa “harus ikut” demi menjaga kebersamaan dengan teman-temannya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana kegiatan study tour benar-benar bersifat sukarela sebagaimana aturan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak sekolah melalui bagian humas menyatakan bahwa kegiatan study tour tidak bersifat wajib dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Namun pernyataan tersebut justru menuai respons kritis dari sebagian wali murid yang menilai fakta di lapangan berbeda dengan penyampaian resmi.
Publik kini mendesak agar Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta instansi pengawas pendidikan turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyelenggaraan kegiatan study tour di sekolah negeri, khususnya terkait transparansi biaya, asas sukarela, serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Apabila tidak diawasi secara ketat, kegiatan yang sejatinya bertujuan edukatif dikhawatirkan berubah menjadi beban finansial bagi orang tua dan membuka ruang polemik baru di dunia pendidikan.
