Kampungberita.com/BOJONEGORO – Upaya meningkatkan profesionalisme insan pers di Kabupaten Bojonegoro terus mendapat perhatian. Melalui kolaborasi antara PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, kegiatan sosialisasi serta pembukaan rangkaian Uji Kompetensi Wartawan (UKW) digelar di Gedung GDK Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan perusahaan media dan insan pers.
Direktur Utama PT ADS Bojonegoro, Muhamad Khudori, dalam sambutannya menegaskan bahwa dukungan BUMD terhadap pelaksanaan UKW bukan dimaksudkan untuk memengaruhi, apalagi mengintervensi independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, hubungan kemitraan antara BUMD dan media harus dibangun atas dasar profesionalitas, keterbukaan, serta saling menghormati fungsi dan kedudukan masing-masing.
Ia menegaskan, meskipun PT ADS turut memberikan dukungan terhadap peningkatan kompetensi wartawan, fungsi pers sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol sosial harus tetap berjalan secara objektif dan independen.
“Jangan sampai ketika hari ini ada dukungan dari PT ADS, nanti menghilangkan peran media untuk tetap mengawasi dan bersikap objektif. Relasi yang baik kita bangun, tetapi fungsi kontrol tetap berjalan,” tegas Khudori.
Khudori juga mengakui bahwa selama ini jangkauan kemitraan PT ADS dengan media masih relatif terbatas. Dari hasil komunikasi dengan pemerintah daerah, diketahui terdapat sekitar 73 media yang tercatat secara administratif sebagai mitra Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kominfo.
Sementara itu, jumlah media yang selama ini menjalin kerja sama dengan PT ADS berkisar 20 hingga 25 media.
Tingginya antusiasme wartawan terhadap kegiatan tersebut, menurut Khudori, menjadi gambaran bahwa insan pers di Bojonegoro memiliki semangat besar untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sebagai bentuk keseriusan, PT ADS menggandeng Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) serta Dewan Pers untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Pelibatan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pengembangan pers tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas proses peningkatan kompetensi wartawan.
Pada tahap awal, PT ADS baru dapat memberikan dukungan untuk 20 peserta UKW karena menyesuaikan kemampuan anggaran. Namun, Khudori membuka peluang pelaksanaan kegiatan lanjutan apabila antusiasme dan kebutuhan wartawan cukup besar.
“Kami baru bisa mendukung 20 kuota. Namun, kalau peminatnya sangat banyak, kami akan lakukan di sesi selanjutnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khudori juga menyampaikan bahwa pemberitaan media, baik yang bersifat positif maupun kritis terhadap PT ADS, merupakan bagian dari dinamika keterbukaan informasi yang harus dihargai.
Bahkan, kritik dan masukan dari media dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan daerah untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Ahmad Jazuli, jajaran Dewan Pers, tim penguji, moderator, serta puluhan jurnalis dari berbagai media, baik secara langsung maupun daring.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono hadir dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas dan profesionalisme insan pers di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah, BUMD, dan media tidak sebatas pada kepentingan kemitraan, tetapi juga mampu melahirkan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
Sebab, pers yang profesional bukan hanya dituntut mampu menyajikan informasi secara akurat dan berimbang, tetapi juga harus memiliki keberanian menjaga independensi dalam mengawal kepentingan publik.
Pada akhirnya, peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan kemitraan kelembagaan harus berjalan beriringan tanpa mengurangi kebebasan pers maupun fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Red/tim
