Kampungberita.com/BOJONEGORO – Keberadaan tiang dan gardu listrik di Dusun Klamplisan, Desa Mlinjeng, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, menuai keluhan dari ahli waris pemilik tanah. Pasalnya, bangunan infrastruktur kelistrikan yang berdiri di atas lahan milik keluarga almarhum Kardi tersebut dinilai menghambat pemanfaatan tanah, khususnya rencana pembangunan rumah oleh ahli waris.
Sriwahyuni, anak dari almarhum yang punya tanah, mengungkapkan bahwa keberadaan tiang dan gardu listrik tersebut membuat sebagian area tanah milik keluarganya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri ketika pihak keluarga hendak membangun rumah di atas tanah warisan tersebut.
Menurut Sriwahyuni, pemasangan tiang dan gardu listrik diduga dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan yang jelas dari pemilik tanah. Bahkan, ia menyebut infrastruktur kelistrikan tersebut berdiri di atas tanah yang selama ini menjadi bagian dari lahan pemajekan milik keluarganya, tanpa adanya kompensasi yang diterima.
“Tanah tersebut merupakan milik keluarga kami. Sekarang ketika anak-anaknya ingin membangun rumah, ruang tanah menjadi terhalang karena ada tiang dan gardu listrik yang berdiri di atasnya,” ungkap Sriwahyuni.
Ia berharap pihak PT PLN (Persero) segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu permintaan utamanya adalah agar tiang beserta gardu listrik yang dinilai mengganggu pemanfaatan lahan dapat digeser ke lokasi lain yang tidak menghambat akses maupun rencana pembangunan rumah keluarga.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan fasilitas listrik, melainkan juga menyangkut kejelasan penggunaan tanah milik warga, persetujuan pemilik lahan, serta hak masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya sendiri.
Persoalan ini pun memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Apakah sebelum pemasangan tiang dan gardu listrik telah dilakukan koordinasi serta memperoleh persetujuan dari pemilik tanah? Apakah terdapat dokumen perizinan atau kesepakatan penggunaan lahan? Dan bagaimana mekanisme penyelesaian apabila keberadaan fasilitas tersebut ternyata menghambat hak pemanfaatan tanah warga?
Secara prinsip, pembangunan dan penempatan infrastruktur ketenagalistrikan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penggunaan tanah, hak atas tanah, serta mekanisme penyelesaian apabila penggunaan lahan milik masyarakat diperlukan untuk kepentingan ketenagalistrikan.
Karena itu, pihak PLN diharapkan tidak mengabaikan keluhan tersebut. Pemeriksaan lapangan dan penelusuran dokumen pemasangan menjadi langkah penting untuk memastikan apakah proses penempatan tiang dan gardu listrik telah sesuai prosedur.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PLN terkait dugaan pemasangan tanpa izin, status penggunaan tanah, maupun kemungkinan pemindahan gardu listrik tersebut.
Masyarakat berharap PLN dapat memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus menghadirkan solusi yang adil, sehingga kebutuhan pelayanan listrik tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak pemilik tanah.
Jangan sampai keberadaan infrastruktur untuk kepentingan pelayanan publik justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat akibat tidak jelasnya proses penggunaan lahan.
Persoalan ini layak mendapat perhatian dan tindak lanjut serius dari pihak PLN agar tidak berlarut-larut serta tidak merugikan hak pemilik tanah.
Red/tim
