Polemik Ijazah Paket C Iyeth Bustami Mengemuka, Publik Minta Transparansi dan Verifikasi Administrasi

aksesadim01
IMG 20261117 WA0057

Kampungberita.com/JAKARTA – Riwayat pendidikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, menjadi perhatian publik menyusul munculnya polemik terkait ijazah pendidikan kesetaraan Paket C yang disebut-sebut dimilikinya.

 

Perbincangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai proses pendidikan, pemenuhan persyaratan pembelajaran, hingga mekanisme administrasi yang menjadi dasar penerbitan ijazah. Di tengah berkembangnya isu tersebut, masyarakat berharap ada penjelasan terbuka dan objektif dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

 

Polemik ini sejatinya bukan tentang mempermasalahkan pendidikan kesetaraan Paket C. Sebab, Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional. Namun, setiap ijazah yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik tentu harus memiliki dasar administrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Sebagai wakil rakyat yang menduduki jabatan publik, rekam jejak dan persyaratan administratif seorang anggota legislatif merupakan bagian dari informasi yang menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, klarifikasi menjadi penting agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi spekulasi tanpa kepastian.

 

Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik.

 

Menurutnya, dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan jabatan publik harus memiliki kejelasan, baik dari sisi keabsahan maupun proses administrasi yang mendasarinya.

 

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya ijazah. Yang perlu dipastikan adalah apakah proses pendidikan, pemenuhan persyaratan pembelajaran, hingga penerbitan dokumen kelulusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Eka Putra, Senin (16/11/2026).

 

Ia menegaskan, pendidikan kesetaraan Paket C tidak boleh dipandang sebelah mata. Jalur pendidikan tersebut memiliki kedudukan yang diakui negara. Namun, pengakuan terhadap program pendidikan kesetaraan harus diikuti dengan pelaksanaan prosedur yang sesuai aturan.

 

Karena itu, Eka mendorong lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah serta instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan arsip resmi.

 

“Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk menghindari klarifikasi. Dokumen administrasinya dapat menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

 

Verifikasi Jangan Hanya Berhenti pada Keaslian Ijazah

 

Dalam menelusuri persoalan tersebut, verifikasi idealnya tidak hanya sebatas memeriksa bentuk fisik atau keaslian ijazah.

 

Ada sejumlah aspek yang perlu dipastikan, mulai dari status pendaftaran peserta didik, identitas lembaga penyelenggara pendidikan, rekam kegiatan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, hingga dokumen penetapan kelulusan dan penerbitan ijazah.

 

Penelusuran tersebut penting untuk memastikan bahwa dokumen pendidikan yang dipersoalkan benar-benar diterbitkan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Selain itu, pihak penyelenggara pendidikan dan instansi berwenang diharapkan dapat memberikan keterangan secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi.

 

Pernyataan Elite PKB Turut Menjadi Perhatian

 

Di tengah berkembangnya polemik, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, sebagaimana dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI, turut menjadi perhatian.

 

Pernyataan tersebut menyinggung pentingnya menjaga demokrasi dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

 

Prinsip tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa setiap proses politik harus berjalan berdasarkan aturan, termasuk pemenuhan persyaratan administratif bagi calon pejabat publik.

 

Meski demikian, pernyataan Jazilul Fawaid tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai bukti adanya pelanggaran dalam persoalan ijazah Iyeth Bustami. Substansi polemik tetap harus diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan faktual oleh lembaga yang berwenang.

 

Klarifikasi Menjadi Kunci Menjaga Kepercayaan Publik

 

Hingga kini, perhatian publik tertuju pada pentingnya penjelasan langsung dari Iyeth Bustami, lembaga pendidikan penerbit ijazah, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan kesetaraan.

 

Klarifikasi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang sekaligus memberikan kepastian berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat diverifikasi.

 

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Jangan sampai sebuah isu yang belum memperoleh kepastian justru berkembang menjadi penghakiman terhadap seseorang tanpa didukung hasil pemeriksaan yang objektif.

 

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut selembar ijazah, melainkan juga berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

 

Jabatan publik membawa tanggung jawab besar. Karena itu, setiap persyaratan yang melekat pada jabatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

 

Publik tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah jawaban yang jelas, bukti yang dapat diverifikasi, serta sikap terbuka dari pihak-pihak terkait.

 

Sebab, kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan kedudukan politik, tetapi juga melalui integritas serta kesediaan memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan di ruang publik.

 

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini menempatkan polemik sebagai isu yang memerlukan verifikasi. Tidak ada kesimpulan mengenai keabsahan ijazah maupun dugaan pelanggaran sebelum terdapat keterangan resmi dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *