Diduga Pupuk Subsidi Dijual Rp150 Ribu per Karung, Oknum Perhutani Disorot soal Permintaan Rp30 Ribu per Hektare untuk Rekomendasi

aksesadim01
File 00000000771882078e756d5b73a16f20

Kampungberita.com/BOJONEGORO 18 November 2026 – Dugaan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi mencuat di Desa Drenges, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, muncul informasi mengenai dugaan penjualan pupuk bersubsidi dengan harga mencapai Rp150.000 per karung, sekaligus dugaan permintaan uang sebesar Rp30.000 per hektare oleh oknum yang disebut berasal dari pihak Perhutani kepada kelompok tani.

Permintaan uang tersebut diduga berkaitan dengan pengeluaran rekomendasi yang diperlukan kelompok tani untuk mengajukan pupuk bersubsidi bagi para petani penggarap lahan kawasan hutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelompok tani disebut diminta menyiapkan uang sebesar Rp30.000 untuk setiap hektare lahan sebagai biaya pengurusan rekomendasi. Praktik ini memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum penarikan uang tersebut, terlebih rekomendasi yang dimaksud berkaitan dengan proses pengajuan pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah.

Jika benar terdapat permintaan sejumlah uang oleh oknum Perhutani tanpa dasar ketentuan resmi, hal tersebut patut menjadi perhatian dan perlu dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Di sisi lain, dugaan penjualan pupuk bersubsidi seharga Rp150.000 per karung juga tidak boleh dianggap persoalan sepele. Harga tersebut perlu diuji berdasarkan jenis pupuk, berat kemasan, serta ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Pupuk bersubsidi sejatinya diperuntukkan membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, seluruh proses distribusi, mulai dari pengajuan, rekomendasi, penyaluran hingga penebusan di kios resmi, harus berjalan transparan dan sesuai aturan.

Desak Perhutani dan Dinas Pertanian Turun Tangan

Atas munculnya informasi tersebut, pihak Perhutani diminta memberikan klarifikasi terbuka mengenai dugaan permintaan uang Rp30.000 per hektare kepada kelompok tani untuk mengeluarkan rekomendasi pengajuan pupuk bersubsidi.

Dinas Pertanian dan instansi pengawasan pupuk bersubsidi juga diharapkan segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penjualan pupuk dengan harga Rp150.000 per karung di Desa Drenges.

Sejumlah pertanyaan perlu dijawab secara terbuka:

  1. Apakah terdapat ketentuan resmi yang memperbolehkan pihak Perhutani meminta Rp30.000 per hektare kepada kelompok tani untuk penerbitan rekomendasi?
  2. Siapa pihak yang menerima dan mengelola uang tersebut?
  3. Apakah rekomendasi pengajuan pupuk bersubsidi memang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang?
  4. Apakah harga penjualan pupuk Rp150.000 per karung telah sesuai dengan HET yang berlaku?
  5. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik tersebut?

Jangan sampai petani yang seharusnya mendapatkan kemudahan melalui program subsidi pemerintah justru dibebani biaya tambahan dalam proses pengajuan maupun penebusan pupuk.

Transparansi dan pengawasan sangat diperlukan agar program pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di luar ketentuan.

Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Perhutani, kelompok tani, kios pengecer, Dinas Pertanian, maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.

Tim/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *