Kampungberita.com/BOJONEGORO — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi insan pers untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap kebebasan pers, profesionalitas jurnalistik, serta keberlanjutan perusahaan media.
Semangat tersebut disampaikan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bojonegoro dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Ketua SMSI Kabupaten Bojonegoro, Kustaji, SE, MM, mengatakan kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi, kehidupan demokrasi yang sehat, serta terciptanya ruang yang memungkinkan pers berkembang secara profesional.
“Pers harus profesional, independen dan kritis. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus berbicara mengenai kesejahteraan. Perusahaan pers membutuhkan ekosistem usaha yang sehat agar mampu menjalankan fungsi jurnalistik secara maksimal,” ujar Kustaji, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, keberadaan perusahaan pers yang sehat memiliki kaitan erat dengan kualitas jurnalistik. Media yang mempunyai tata kelola bisnis yang baik akan lebih leluasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membangun newsroom profesional, serta memberikan kesejahteraan yang layak kepada wartawan.
“Kalau perusahaan medianya sehat, kualitas jurnalistik juga memiliki peluang untuk semakin baik. Wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa harus mengorbankan integritasnya demi mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan,” tegasnya.
Dorong Tata Kelola Publikasi yang Transparan
SMSI Bojonegoro mendorong pemerintah daerah, DPRD, BUMD, dunia usaha dan perusahaan pers membangun pola kemitraan yang transparan, profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kustaji menilai belanja publikasi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya berdasarkan kedekatan. Media yang bekerja profesional dan memenuhi persyaratan harus mendapatkan kesempatan yang adil. Semuanya harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain itu, SMSI juga mendorong peningkatan kapasitas perusahaan media menghadapi perubahan teknologi digital. Pelatihan mengenai Search Engine Optimization (SEO), data journalism, multimedia, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), keamanan digital hingga pengembangan model bisnis dinilai penting agar media lokal mampu beradaptasi.
“Media tidak bisa selamanya mengandalkan model bisnis lama. Perusahaan pers harus berani berinovasi dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan dengan tetap menjaga independensi redaksional,” jelas Kustaji.
SMSI juga membuka ruang kemitraan strategis antara perusahaan media lokal dengan BUMD, UMKM dan dunia usaha dalam bidang komunikasi publik, edukasi masyarakat, promosi produk lokal serta kampanye ekonomi daerah.
Namun, kemitraan tersebut, menurutnya, harus tetap memisahkan kepentingan bisnis dengan independensi redaksi.
Kesejahteraan Wartawan Jadi Perhatian
Tidak hanya persoalan perusahaan, SMSI Bojonegoro juga menaruh perhatian terhadap kompetensi dan kesejahteraan wartawan.
Program pelatihan jurnalistik, sertifikasi kompetensi, perlindungan kerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai perlu terus diperkuat.
“Perusahaan pers juga harus melakukan pembenahan internal. Jangan seluruh persoalan kesejahteraan dibebankan kepada pemerintah. Manajemen media harus diperbaiki, model bisnis harus dikembangkan dan wartawan harus mendapatkan penghargaan yang layak,” kata Kustaji.
Ia menegaskan, penguatan ekonomi media sama sekali bukan berarti mengurangi fungsi kontrol sosial pers.
“Pers tetap harus kritis ketika menemukan persoalan yang memang menjadi kepentingan publik. Tetapi kritik harus berdasarkan data dan fakta. Independensi harus berjalan bersama profesionalitas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Pemerintah dan Pers Harus Saling Menguatkan
Dalam konteks hubungan pemerintah dan pers, SMSI Bojonegoro juga menilai komunikasi yang terbuka perlu terus dibangun.
Kustaji menyebut pemerintah membutuhkan pers sebagai mitra kritis untuk melihat berbagai persoalan pembangunan dari perspektif masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan keterbukaan pemerintah agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara akurat.
“Hubungan yang sehat bukan berarti pers harus selalu memuji pemerintah. Tetapi juga bukan berarti pemerintah harus selalu dicurigai. Keduanya harus bertemu pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Terkait perdebatan mengenai istilah “Londo Ireng” yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta pada 23 Juli 2026, SMSI Bojonegoro berharap persoalan tersebut ditempatkan secara proporsional.
Menurut Kustaji, apabila terdapat pemberitaan atau tindakan wartawan yang dinilai keliru, penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku, bukan dengan menggeneralisasi seluruh insan pers.
“Kalau ada media atau wartawan yang keliru, koreksi berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia. Kesalahan individu jangan kemudian digeneralisasi menjadi kesalahan seluruh pers,” katanya.
Pers Harus Beradaptasi dengan Era Digital
Penasihat SMSI Kabupaten Bojonegoro, Sasmito Anggoro, SH, menegaskan hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas profesionalitas dan keterbukaan.
“Pers harus independen dan berpihak kepada kepentingan publik. Pemerintah juga harus terbuka terhadap kritik. Kritik bukan ancaman, tetapi bagian dari mekanisme perbaikan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris SMSI Kabupaten Bojonegoro, Ach. R. Syailendra, menilai tantangan media siber semakin besar seiring pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Menurutnya, kecepatan pemberitaan tidak boleh mengorbankan akurasi.
“Media harus tetap melakukan verifikasi. Jangan hanya mengejar traffic kemudian mengabaikan kualitas jurnalistik. Kepercayaan publik adalah aset terbesar perusahaan media,” katanya.
Ia mendorong media lokal untuk tidak sekadar menjadi portal berita, tetapi berkembang menjadi perusahaan media digital yang inovatif, adaptif dan berkelanjutan.
“Media lokal harus mampu memanfaatkan teknologi, data, multimedia dan media sosial. Kalau tidak beradaptasi, kita akan tertinggal,” ujarnya.
Kebebasan dan Kesejahteraan Harus Berjalan Bersama
Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, SMSI Bojonegoro menegaskan bahwa kebebasan pers dan kesejahteraan media merupakan dua hal yang tidak semestinya dipertentangkan.
Kebebasan tanpa profesionalitas dapat menggerus kepercayaan publik. Sebaliknya, profesionalitas tanpa keberlanjutan bisnis dapat membuat perusahaan pers kesulitan berkembang.
Karena itu, SMSI Bojonegoro mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem media yang sehat, transparan dan berkeadilan.
“Kami ingin pers Bojonegoro bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga kuat secara kualitas, sehat secara bisnis dan sejahtera secara sumber daya manusia. Wartawan harus bisa bekerja secara profesional tanpa mengorbankan integritasnya,” pungkas Kustaji.
Ia menambahkan, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kerja nyata: pemerintah yang terbuka, pers yang profesional, perusahaan media yang sehat, wartawan yang sejahtera dan masyarakat yang memperoleh informasi berkualitas.
“Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Pers kuat, media sehat, wartawan sejahtera, demokrasi semakin bermartabat.”
Selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
(Red)
