Kampungberita.com/BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan inspeksi lapangan ke lokasi proyek eksplorasi migas Sumur Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Rabu (22/7/2026), sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bojonegoro, sekaligus menindaklanjuti pertemuan Komisi B dengan PT Pertamina EP Field Sukowati di Jakarta beberapa waktu sebelumnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan proyek yang saat ini masih berada pada tahap eksplorasi gas.
“Dari hasil peninjauan, progres pembangunan fisik saat ini telah mencapai sekitar 70 persen. Kami ingin memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Selain memantau perkembangan pekerjaan, Komisi B memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal. DPRD mendorong agar vendor asal Bojonegoro, pelaku UMKM, serta masyarakat sekitar memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam berbagai kebutuhan proyek, mulai jasa konstruksi, katering, penginapan, laundry, hingga penyediaan logistik.
Menurut Sally, keberadaan proyek strategis nasional harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan hanya menghasilkan produksi migas.
“Kami mendukung penuh investasi ini. Namun manfaat ekonominya juga harus dirasakan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha bagi pelaku lokal,” tegasnya.
Komisi B juga mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung operasional proyek sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk peluang penyediaan air bersih, infrastruktur pendukung, maupun bentuk kerja sama lainnya. Selain itu, DPRD berharap Pertamina turut memberikan transfer pengetahuan dan teknologi kepada BUMD serta sumber daya manusia lokal agar kemampuan masyarakat Bojonegoro di sektor migas semakin berkembang.
Di sisi lain, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian serius DPRD. Komisi B menilai sejumlah area proyek yang berbatasan langsung dengan lahan pertanian dan permukiman warga masih memerlukan pengamanan tambahan.
DPRD meminta pihak Pertamina bersama kontraktor segera melengkapi pagar pengaman di sekitar area kerja, memperketat standar keselamatan, serta memastikan seluruh aktivitas kendaraan proyek tidak mengganggu keselamatan masyarakat.
“Kami ingin seluruh sistem keselamatan benar-benar dipenuhi karena lokasi proyek cukup dekat dengan aktivitas warga. Pencegahan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kecelakaan maupun gangguan keamanan,” kata Sally.
Komisi B juga meminta perusahaan mengantisipasi seluruh potensi dampak lingkungan dan sosial sebelum kegiatan pengeboran dimulai. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar informasi mengenai tahapan pekerjaan dan mitigasi risiko dapat dipahami secara terbuka. Apabila di kemudian hari muncul dampak yang tidak dapat dihindari, DPRD meminta mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui komunikasi yang baik bersama masyarakat.
Selain itu, DPRD menilai komunikasi antara perusahaan, kontraktor pelaksana, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar seluruh pemangku kepentingan memiliki informasi yang sama terkait perkembangan proyek.
Komisi B juga berharap kebutuhan tenaga kerja pada setiap tahapan proyek dapat disampaikan lebih awal sehingga pemerintah daerah dapat menyiapkan program pelatihan bagi masyarakat sesuai kebutuhan industri migas.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, menambahkan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan dan penanganan darurat di lokasi proyek juga harus menjadi perhatian.
“Keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama. Selain fasilitas kesehatan terdekat, kesiapan tenaga medis dan sistem tanggap darurat di area proyek juga harus dipastikan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak pelaksana proyek menyampaikan bahwa hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 70 persen. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengaku terus mengedepankan pelibatan tenaga kerja dan vendor lokal melalui koordinasi bersama pemerintah desa, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta mitra lokal.
Saat ini tercatat sebanyak 26 tenaga kerja lokal terlibat dalam pekerjaan lapangan, didukung armada lokal untuk menunjang operasional proyek. Komunikasi juga terus dilakukan dengan vendor lokal guna memenuhi berbagai kebutuhan selama proses konstruksi berlangsung.
Pihak pelaksana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar proyek eksplorasi Sumur Banyugeni dapat berjalan aman, tepat waktu, serta memberikan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Bojonegoro.
(Red/tim)







