Kampungberita.com BOJONEGORO – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di proyek jembatan Desa Ngablak, Kecamatan Dander, menunjukkan eskalasi serius dalam penanganan proyek yang dinilai tersendat. Sidak tersebut tidak sekadar simbolik, melainkan diikuti tim lintas instansi yang turun langsung melakukan penilaian di lapangan.
Sejumlah unsur strategis tampak hadir, mulai dari pemerintah desa, jajaran Kecamatan Dander, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yang masing-masing membawa mandat teknis dan pengawasan.
Kehadiran tim gabungan ini menegaskan bahwa persoalan proyek tidak lagi dipandang sebagai kendala biasa. Progres yang dinilai mandek mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh—baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Di hadapan para pejabat dan pelaksana proyek, Wakil Bupati menekankan bahwa pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tidak boleh dikerjakan tanpa standar yang jelas.
> “Ini bukan semata soal cuaca atau kendala teknis. Kita perlu mengetahui secara terbuka di mana letak persoalan sebenarnya—apakah di tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan,” tegasnya.
Instruksi pun langsung diberikan. Tim dari PU Bina Marga diminta melakukan audit teknis lapangan untuk menilai kualitas dan kelayakan konstruksi yang telah berjalan. Sementara itu, Inspektorat ditugaskan menelusuri aspek administratif, termasuk kemungkinan adanya kelalaian prosedural hingga potensi penyimpangan.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Pemkab Bojonegoro tidak ingin proyek desa berjalan tanpa akuntabilitas. Terlebih, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga yang kini justru terganggu akibat keterlambatan pembangunan.
Di sisi lain, suara masyarakat mulai menguat. Warga yang berada di sekitar lokasi berharap sidak ini tidak berhenti sebagai formalitas belaka. Mereka mendorong adanya langkah konkret, mulai dari penjadwalan ulang pekerjaan, pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti lalai, hingga percepatan penyelesaian proyek secara terukur dan transparan.
Dengan keterlibatan tim lintas instansi, publik kini menaruh harapan sekaligus perhatian. Hasil dari sidak ini akan menjadi penentu: apakah proyek jembatan Ngablak mampu keluar dari stagnasi, atau justru membuka persoalan yang lebih dalam terkait tata kelola proyek di tingkat desa.
Pemerintah dituntut tidak hanya hadir, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran publik berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
