Kampungberita.com//BOJONEGORO – Akurasi data masyarakat miskin kembali menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Komisi C DPRD Bojonegoro meminta pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses pendataan sosial ekonomi setelah ditemukan berbagai ketidaksesuaian dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan penyusunan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, para anggota dewan menyoroti sejumlah temuan anomali yang muncul dari hasil verifikasi lapangan. Ketidaksesuaian data tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam program bantuan pemerintah apabila tidak segera diperbaiki melalui proses validasi ulang yang lebih ketat.
Komisi C menilai kualitas data merupakan fondasi utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Karena itu, seluruh data yang menjadi rujukan pemerintah harus mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan agar bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain menemukan berbagai ketidaksesuaian informasi, DPRD juga menyoroti faktor sumber daya manusia dalam proses pendataan. Kesalahan penginputan data dan keterbatasan kemampuan penggunaan aplikasi digital disebut menjadi salah satu penyebab munculnya data yang tidak akurat. Oleh sebab itu, pemerintah didorong untuk meningkatkan kompetensi petugas pendataan melalui pelatihan maupun mekanisme seleksi yang lebih ketat.
Dalam pembahasannya, Komisi C juga meminta adanya penguatan sistem pengawasan selama proses pendataan berlangsung. Pendataan kemiskinan dinilai sebagai pekerjaan strategis yang harus dilakukan secara profesional, independen, dan bebas dari berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas hasil pendataan.
Data DTSEN ke depan akan menjadi sumber utama dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program bantuan sosial, perlindungan masyarakat, hingga perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, DPRD mendesak agar seluruh proses verifikasi dan penyempurnaan data dapat diselesaikan secepatnya sehingga menghasilkan basis data yang valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Red/tim)
