Kampungberita.com Bojonegor Jawa Timur — Proyek pembangunan jembatan di Desa Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, kian menjadi sorotan publik. Selain progres pekerjaan yang dinilai lambat, temuan di lapangan juga memunculkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan kerja.
Lambannya perkembangan proyek memicu berbagai spekulasi, mulai dari kendala teknis hingga dugaan lemahnya perencanaan sejak tahap awal. Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pembangunan belum berjalan optimal, dengan sejumlah bagian konstruksi yang masih belum rampung meski waktu pelaksanaan terus berjalan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah proyek tersebut benar-benar dikelola secara profesional sesuai standar teknis yang berlaku?
Sejumlah warga menilai keterlambatan ini tidak bisa semata-mata dibenarkan dengan alasan klasik seperti faktor cuaca. Menurut mereka, proyek dengan nilai anggaran yang tidak kecil seharusnya telah melalui perencanaan matang, termasuk perhitungan risiko serta strategi mitigasi di lapangan.
“Kalau dari awal perencanaannya kuat, hambatan seperti ini tidak akan terlalu berdampak besar,” ujar salah satu warga.
Tak hanya soal waktu, sorotan juga mengarah pada kualitas pekerjaan. Dugaan terkait metode pengerjaan, kesiapan material, hingga lemahnya pengawasan teknis mulai mencuat di tengah masyarakat.
Lebih mengkhawatirkan lagi, di lokasi proyek juga ditemukan indikasi pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pekerja, sekaligus menunjukkan lemahnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek.
Padahal, dalam setiap pekerjaan konstruksi, penggunaan APD seperti helm proyek, sepatu keselamatan, dan perlengkapan lainnya merupakan hal wajib guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja.
Pemerintah desa menyatakan proyek masih dalam tahap pengerjaan dan belum dapat dikategorikan gagal. Namun demikian, pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab keresahan publik yang menginginkan transparansi progres serta kejelasan penggunaan anggaran.
Sebagai infrastruktur vital, jembatan ini memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Keterlambatan penyelesaian tentu berdampak langsung terhadap masyarakat yang bergantung pada akses tersebut.
Di tengah meningkatnya sorotan, publik mendesak adanya langkah konkret dari pihak terkait, baik berupa evaluasi teknis menyeluruh, penguatan pengawasan, maupun penegakan standar keselamatan kerja di lapangan.
Jika tidak segera ditangani secara serius, proyek ini berpotensi tidak hanya menyisakan persoalan keterlambatan, tetapi juga membuka ruang terhadap risiko kecelakaan kerja hingga potensi kerugian anggaran di kemudian hari.
