Kampungberita.com
BANYUWANGI – Di balik gembar-gembor program kesehatan dan bantuan sosial pemerintah, kisah pilu masih saja terjadi di Dusun Kebun Rejo, RT 03/RW 03, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo. P. Tumin (72), seorang lansia yang hidup sebatang kara setelah istri dan anak-anaknya meninggal dunia, terpaksa menahan derita sakit kronis di rumahnya yang tidak layak huni. Ironisnya, ia menolak rujukan ke Puskesmas bukan karena sembuh, melainkan karena tidak ada keluarga yang bisa mendampingi/menunggui selama perawatan inap.
Kondisi memprihatinkan ini terungkap pada Rabu (15/7/2026)*, setelah petugas perawat Desa Alasrejo, Hasan, mendatangi lokasi usai menerima laporan dari masyarakat. Namun, kunjungan tersebut seolah hanya menjadi “basah-basahan” tanpa solusi konkret bagi nasib P. Tumin ke depannya
Alasan Klasik: “Tidak Ada Penjaga”
Berdasarkan keterangan Kepala Puskesmas Wongsorejo, M. Yusup, yang disampaikan melalui perawat kesehatan Desa Hasan, P. Tumin memang membutuhkan penanganan medis intensif. Namun, pihak pasien menyatakan ketidakmampuannya untuk dirawat inap di fasilitas kesehatan karena kondisi sosialnya yang isolatif.
“Ini adalah celah sistemik yang sering luput dari perhatian. Sistem kesehatan kita mensyaratkan pendamping keluarga untuk rawat inap, tetapi apa jadinya jika pasien tersebut adalah lansia terlantar? Apakah mereka harus dibiarkan mati perlahan di rumah?” kritik Nurali Mansyur, warga setempat yang peduli terhadap isu kemanusiaan.
Rumah Rusak, Harapan Menggantung
Selain masalah kesehatan, kondisi tempat tinggal P. Tumin juga sangat memprihatinkan. Rumah yang ditempati sudah tidak layak huni, dengan struktur bangunan yang rapuh dan sanitasi buruk. Sebagai warga yang tidak memiliki lagi sanak saudara inti (istri dan anak telah meninggal), P. Tumin sepenuhnya bergantung pada belas kasihan tetangga dan bantuan pemerintah.
H. Andi Santoso, tokoh masyarakat RT 03/RW 03 yang mendampingi kasus ini, menyayangkan minimnya intervensi langsung dari Pemerintah Desa (Pemdes) Alasrejo.
“Warga seperti Pak Tumin ini seharusnya menjadi prioritas utama pemdes dan kader posyandu. Jangan menunggu viral atau ada laporan media baru bergerak. Bantuan rumah layak huni dan pendampingan kesehatan rutin seharusnya sudah diberikan sejak lama,” ujar Andi Santoso.
Tuntutan Warga: Stop Birokrasi, Mulai Empati
Nurali Mansyur menegaskan bahwa keberadaan Pemdes dan kader Posyandu bukan sekadar formalitas administratif. Mereka diharapkan hadir sebagai garda terdepan bagi warga miskin dan rentan.
“Kami berharap Pemdes dan kader posyandu benar-benar peduli. Jangan hanya data yang dikejar, tapi nyawa warganya yang dipertaruhkan. Jika negara tidak bisa menyediakan ‘keluarga pengganti’ atau relawan pendamping untuk lansia terlantar saat rawat inap, maka solusinya harus dicari lewat perawatan di rumah (home care) yang intensif dan berbobot, bukan dibiarkan begitu saja,” tegas Nurali.
Kasus P. Tumin menjadi cermin buram bagi pelaksanaan jaminan sosial di tingkat desa. Publik mempertanyakan: Ke mana dana desa dialokasikan jika warga yang paling membutuhkan saja masih harus berjuang sendiri melawan sakit dan kemiskinan?
Oleh : Kurniadi
