Proyek Irigasi Rp158,6 Juta di Mojosari Disorot, Petani Keluhkan Dugaan Minimnya Lantai Kerjaan (Pedel) dan Elevasi Saluran

aksesadim01
IMG 20261031 WA0027

Kampungberita.com/BOJONEGORO 6/11/2026 – Pembangunan jaringan irigasi usaha tani di Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menuai keluhan dari kalangan petani. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan teknis di lapangan, terutama terkait lantai kerja (pedel) dan elevasi saluran.

 

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Belanja Hibah Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani untuk Gapoktan Tani Makmur, Desa Mojosari, Kecamatan Kepohbaru.

 

Proyek ini tercatat memiliki nilai anggaran sebesar Rp158.674.000, dengan nomor kontrak 611.314/JUT/13.6/PPK.DKPP/12.22/2026. Pekerjaan dimulai pada 1 September 2026 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.

 

Dalam papan proyek juga tercantum CV Aulia Okta Alfysindo sebagai kontraktor pelaksana dan CV Solid Design sebagai konsultan pengawas.

 

Namun, di tengah pelaksanaan pembangunan tersebut, muncul keluhan dari masyarakat yang menilai hasil pekerjaan perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya menyangkut fungsi saluran dalam mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.

 

Diduga Lantai Kerja Tidak Dikerjakan Secara Menyeluruh

 

Sejumlah bagian saluran yang terlihat di lokasi menjadi perhatian warga. Muncul dugaan bahwa pekerjaan lantai kerja atau dasar saluran yang memakai pedel tidak dilaksanakan secara menyeluruh hingga 100 persen.

 

Warga menduga lantai kerja hanya dibuat pada sebagian titik, sementara bagian lainnya diduga tidak mendapatkan perlakuan serupa. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

 

Bahkan, warga menduga pengerjaan lantai kerja yang menggunakan pedel  di beberapa titik hanya dilakukan untuk kepentingan dokumentasi.

 

Meski demikian, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis di lapangan, termasuk dengan mencocokkan pelaksanaan pekerjaan terhadap gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.

 

Elevasi Saluran Dikeluhkan, Air Sawah Diduga Justru Mengalir ke Saluran

 

Selain persoalan lantai kerja, keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan elevasi atau ketinggian saluran irigasi.

 

Menurut warga, posisi saluran dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan permukaan lahan persawahan di sekitarnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan air dari sawah justru mengalir masuk ke saluran irigasi atau gorong-gorong, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air yang dibutuhkan petani.

 

“Warga sangat mengeluhkan pekerjaan saluran ini. Apalagi, elevasinya sangat rendah dari ketinggian sawah, sehingga air dari sawah malah habis mengalir ke gorong-gorong atau saluran,” ujar Supri, salah seorang warga Desa Mojosari.

 

Keluhan tersebut menjadi perhatian masyarakat, mengingat keberadaan jaringan irigasi seharusnya mampu menunjang kebutuhan pengairan lahan pertanian, bukan justru menimbulkan persoalan baru bagi petani.

 

Bagi masyarakat agraris, pembangunan infrastruktur irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan sarana penting untuk menjaga ketersediaan air dan mendukung produktivitas pertanian.

 

Karena itu, kualitas konstruksi, ketepatan elevasi, serta kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

 

Petani Minta Dinas Pertanian Turun ke Lapangan

 

Atas kondisi tersebut, masyarakat dan petani Desa Mojosari meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro agar tidak tinggal diam.

IMG 20261031 WA0024

Mereka berharap dinas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

 

Warga juga meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi pekerjaan secara nyata, sekaligus mendengarkan keluhan masyarakat yang terdampak.

 

“Kalau perlu, Bapak Kepala Dinas bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek pekerjaan ini,” harap Supri.

 

Masyarakat berharap pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah dapat dilakukan secara serius, transparan, dan profesional.

 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis maupun ketentuan kontrak, warga meminta agar pihak terkait mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.

 

Perlu Klarifikasi dan Pemeriksaan Teknis

 

Dugaan persoalan dalam pembangunan jaringan irigasi usaha tani di Desa Mojosari tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh.

 

Pemeriksaan dapat mencakup kondisi lantai kerja, kualitas konstruksi, kesesuaian elevasi saluran, serta fungsi saluran dalam mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.

 

Selain itu, klarifikasi dari pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

 

Hingga berita ini disusun, keluhan warga dan dugaan ketidaksesuaian teknis tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum dapat dipastikan apakah kondisi yang dikeluhkan masyarakat merupakan bentuk penyimpangan dari spesifikasi pekerjaan atau berkaitan dengan faktor teknis lainnya.

 

Masyarakat berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian, sehingga pembangunan jaringan irigasi yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi petani Desa Mojosari.

Reporter: NRY

editor :RED

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *