Bupati Bojonegoro Tekankan Validitas Data Bansos dan Kepedulian Lingkungan

IMG 20260424 WA0003

Kampungberita.com Bojonegoro 24/4/2026 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 April 2026 ini diikuti oleh 1.051 peserta dari unsur aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga penggiat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Joko Lukito, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran desa untuk mendukung program pengentasan kemiskinan serta menjaga keseimbangan lingkungan.

“Fokus kita tidak hanya pada bansos, tetapi juga bagaimana desa dapat bergerak selaras dengan program daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyaluran bansos masih terletak pada kualitas data. Ia menekankan pentingnya validitas dan objektivitas data agar bantuan tepat sasaran.

“Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka harus benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dipengaruhi kepentingan tertentu,” tegasnya.

Menurutnya, prinsip penyaluran bansos harus mengedepankan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pembaruan data secara berkala dan integrasi sistem menjadi hal yang mutlak dilakukan guna meminimalkan kesalahan distribusi.

Selain isu bansos, Bupati juga menyoroti pentingnya pembangunan desa yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan agar aktivitas pembangunan tidak merusak sumber daya alam, termasuk menjaga keberlangsungan sumber air.

“Jangan sampai pembangunan desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa menghilangkan sumber air. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Ia juga mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah serta mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari perangkat daerah, di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Materi yang disampaikan meliputi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos yang tepat sasaran, hingga pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap aparatur desa semakin siap menjadi ujung tombak pembangunan yang akurat, responsif, dan berkelanjutan.