Kampungberita.com/BOJONEGORO – Pemerintah Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027. Musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat ini menjadi momentum penting untuk menentukan prioritas pembangunan di tengah menurunnya alokasi Dana Desa tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Kepohkidul tersebut dihadiri pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, unsur Forkopimcam Kedungadem, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari berbagai dusun. Seluruh peserta menyampaikan usulan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Desa Kepohkidul, Samudi, mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa yang diterima pada tahun 2026 hanya berkisar Rp300 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp900 juta. Kondisi ini menuntut pemerintah desa lebih cermat dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, sebagian besar Dana Desa juga telah dialokasikan untuk program-program yang menjadi prioritas nasional dan pelayanan dasar masyarakat, seperti ketahanan pangan, operasional Posyandu, layanan kesehatan lansia, pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga operasional mobil siaga desa. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan fisik menjadi semakin terbatas.
Meski demikian, Pemerintah Desa Kepohkidul tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan dengan memanfaatkan dukungan Dana Bagi Hasil Migas dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp400 juta. Anggaran tersebut direncanakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian dalam forum Musdes adalah pembangunan jalan cor di Dusun Brungu. Infrastruktur tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, Musdes juga membahas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa memastikan penyaluran bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang mengalami sakit menahun dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara tepat sasaran.
Melalui forum Musdes, seluruh aspirasi masyarakat dihimpun dan dikaji berdasarkan tingkat urgensi serta kemampuan keuangan desa. Pemerintah Desa Kepohkidul berharap setiap program yang nantinya dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Musyawarah ini menjadi bukti bahwa pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh komitmen pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga.
(Pengkik/red)
