Kampungberita.com/BOJONEGORO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh industri hasil tembakau melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.
Penyaluran bantuan dilaksanakan di PT Karep Alam Sejahtera (MPS Dander), Kabupaten Bojonegoro, Senin (25/5/2026), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua IV DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dadi Dwi Wijayanto, Kapolres Bojonegoro AKBP Afian Satya Permadi, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani, jajaran Forkopimda, kepala OPD, hingga direksi perusahaan.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani menjelaskan, total anggaran BLT DBHCHT yang digelontorkan Pemprov Jawa Timur pada 2026 mencapai Rp10,324 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada para buruh di 65 pabrik rokok yang tersebar di 25 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khusus untuk Kabupaten Bojonegoro, alokasi bantuan mencapai Rp901 juta yang diperuntukkan bagi pekerja di sembilan pabrik rokok. Mayoritas penerima manfaat merupakan pekerja perempuan yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi keluarga.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahkan telah lebih dahulu menyalurkan BLT DBHCHT daerah sejak 13 Mei 2026. Ia juga mengapresiasi keberadaan industri rokok padat karya yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Setyo Wahono mengingatkan para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut secara bijaksana dan produktif.
“Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya. Bisa ditabung, dijadikan tambahan modal usaha, atau dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif lain yang memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap buruh penerima manfaat di Bojonegoro menerima bantuan berkelanjutan dengan total Rp1,85 juta, terdiri atas Rp1 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rp850 ribu dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Selain menyalurkan bantuan sosial, Bupati juga mengajak seluruh pelaku industri dan para pekerja untuk bersama-sama menjaga legalitas usaha dengan memerangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang masih marak di sejumlah wilayah.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang hadir mendengar aspirasi dan memberikan solusi nyata.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan sektor industri menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi,” kata Khofifah.
Pada kesempatan tersebut, agenda juga dirangkai dengan peresmian Masjid Nur Khofifah di lingkungan perusahaan. Menurut Khofifah, keberadaan rumah ibadah tersebut diharapkan menjadi sumber ketenangan batin sekaligus memperkuat spiritualitas para pekerja.
“Masjid ini diharapkan membawa keberkahan, menghadirkan ketenangan, serta menumbuhkan semangat kerja yang dilandasi nilai-nilai spiritual,” tuturnya.
Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia industri diharapkan terus diperkuat guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, menciptakan iklim kerja yang sehat, serta memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja di Bojonegoro maupun Jawa Timur secara umum.
(Prokopim)
