Kampungberita.com
BANYUWANGI, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri singgah ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar, Banyuwangi, Jumat (10/7/2026), usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Kunjungan yang semula tidak masuk agenda resmi itu dimanfaatkan Gibran untuk berdialog langsung dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang selama ini mengeluhkan berbagai persoalan di lapangan.
Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi, Gibran mendengarkan satu per satu aspirasi nelayan, mulai dari persoalan infrastruktur, akses permodalan, tata kelola pelabuhan hingga rumitnya proses perizinan.
Di hadapan para nelayan, Gibran menegaskan sektor perikanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Jawa Timur sudah sangat kuat di sektor pertanian. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah akan menjadi perhatian untuk segera diselesaikan,” kata Gibran.
Wapres mengaku sengaja mampir ke TPI Muncar setelah menerima informasi adanya berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
“Sebenarnya hari ini saya tidak ada jadwal ke sini. Tapi karena saya dengar banyak keluhan dari nelayan, saya mampir sebentar. Semua catatan dan keluhan yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Kesempatan itu dimanfaatkan para nelayan untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi. Umar, salah seorang nelayan Muncar, mengungkapkan kerusakan jalan menuju kawasan pelabuhan menjadi kendala utama distribusi hasil tangkapan.
“Sebagian besar jalan rusak. Kendaraan pengangkut ikan sering mengalami kerusakan saat membawa hasil tangkapan ke perusahaan,” ungkapnya.
Tak hanya infrastruktur, Umar juga menyoroti rumitnya proses pengurusan izin melaut. Menurutnya, nelayan tradisional harus memenuhi banyak persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan.
“Kami harus mengurus sekitar 13 jenis perizinan. Kami berharap ada kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem perizinan sektor perikanan. Menurutnya, proses administrasi yang masih memakan waktu menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada nelayan bisa lebih cepat dan efektif.
Dialog di TPI Muncar berlangsung hangat dan terbuka. Selain menyerap aspirasi, kunjungan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya berhenti sebagai keluhan, tetapi menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing sektor perikanan nasional.
Oleh : Kurniadi
