Kampungberita.com Jakarta — Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui penyelenggaraan Seminar Sekolah bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Senin (13/4), dan menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru pendidikan kepolisian di tengah arus digitalisasi.
Seminar tersebut menghadirkan akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan dalam satu forum dialog yang konstruktif. Fokus utama pembahasan mengarah pada pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab tantangan global, percepatan teknologi, serta kompleksitas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masa depan institusi Polri sekaligus cerminan peradaban bangsa.
“Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, pendidikan kepolisian tidak hanya mencetak aparat yang profesional, tetapi juga insan yang cerdas, bermoral, dan modern.
“Pada pendidikanlah masa depan Polri ditentukan. Polisi harus mampu satu langkah lebih maju dari perubahan,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menyoroti urgensi transformasi pemolisian di era digital, yang menuntut pergeseran menuju electronic policing dan forensic policing sebagai bagian dari pendekatan modern dalam penegakan hukum.
“Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti pentingnya percepatan reformasi Polri secara menyeluruh, termasuk penguatan kurikulum pendidikan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.
“Kami mendorong reformasi Polri yang komprehensif, termasuk penguatan pendidikan HAM dan integrasi teknologi dalam sistem pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari komitmen reformasi kelembagaan yang berlandaskan konstitusi.
Selain itu, Habiburokhman menyinggung fenomena no viral no justice yang berkembang di tengah masyarakat sebagai konsekuensi keterbukaan informasi di era digital.
“Fenomena tersebut tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah respons cepat aparat dalam menindaklanjuti setiap persoalan yang menjadi perhatian publik,” katanya.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Sejelek apa pun situasinya, selama ada keterbukaan, masyarakat masih memberi ruang kepercayaan. Senjata utama kita adalah transparansi,” tegasnya.
Melalui seminar ini, STIK Lemdiklat Polri diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan rekomendasi strategis, khususnya dalam penguatan pendidikan, manajemen SDM, dan reformasi birokrasi. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan personel Polri yang adaptif, profesional, dan berintegritas di tengah tantangan masa depan yang semakin kompleks.
(**okvan)
