Kampungberita.com//BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menerima langsung laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bojonegoro masuk dalam jajaran 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini WTP pada tahun ini.
Meski demikian, BPK menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai sebuah prestasi administratif. Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan kewajiban dasar setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
Menurutnya, proses pemberian opini dilakukan secara objektif melalui mekanisme pemeriksaan yang ketat dan berlapis. Penilaian tidak hanya didasarkan pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga melalui sistem verifikasi dan cross review antara tim pemeriksa di daerah dan pusat guna menjaga independensi serta integritas hasil audit.
“Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun opini ini tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Karena itu, BPK mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Raihan opini WTP tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dinilai menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Komitmen menjaga akuntabilitas keuangan daerah juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Prokopim)
