Kampungberita.com/BOJONEGORO – Sebanyak 571 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengucapkan sumpah dan janji jabatan. Prosesi tersebut dipimpin langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di GOR Utama Ngumpakdalem, Jumat (31/7/2026).
Upacara pengambilan sumpah sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS secara simbolis itu turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Asisten, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Bagi ratusan aparatur yang dilantik, momentum tersebut bukan sekadar perubahan status kepegawaian. Bupati Setyo Wahono menegaskan, pengangkatan sebagai PNS merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, para PNS telah melewati proses seleksi dan perjuangan yang panjang. Karena itu, status sebagai aparatur negara harus diikuti dengan integritas, disiplin, profesionalitas, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas.
Bupati meminta para PNS baru tidak terjebak pada stigma bahwa menjadi PNS berarti memperoleh kepastian penghasilan tanpa dibarengi kinerja.
«“Hilangkan stigma bahwa jadi PNS itu akan tetap gajian meski tidak bekerja. Hari ini Saudara sekalian telah mengikrarkan sumpah dan janji. Ada aturan, regulasi, serta tanggung jawab besar kepada masyarakat dan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Tuntaskan tugas dengan baik hingga masa pensiun tiba,” tegas Setyo Wahono.»
Ia menekankan, sumpah dan janji yang diucapkan memiliki konsekuensi moral maupun kedinasan. Setiap PNS dituntut mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, baik kepada negara dan masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dorong ASN Adaptif di Era Digital
Bupati Wahono juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sekaligus menjadi teladan bagi generasi penerus. Tanggung jawab sebagai pelayan publik, kata dia, harus tercermin dalam perilaku seluruh aparatur, mulai dari pimpinan hingga staf.
Di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan digital.
Pemkab Bojonegoro, lanjutnya, berkomitmen menerapkan manajemen talenta yang berbasis kinerja dan kompetensi. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang pengembangan karier bagi setiap pegawai secara adil, objektif, dan transparan.
«“Jadilah contoh bagi generasi muda untuk berani bertindak dan berinovasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tunjukkan profesionalitas, utamanya di era digitalisasi. Jaga keamanan data privasi publik, kembangkan literasi digital, serta kecepatan pelayanan,” ujarnya.»
Menurut Bupati, transformasi digital harus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
ASN juga didorong menjadi penggerak perubahan di lingkungan pemerintahan. Bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menutup arahannya, Bupati meminta para pejabat senior, kepala OPD, dan jajaran asisten memberikan pendampingan kepada para PNS baru. Proses adaptasi, menurutnya, harus dilakukan secara cepat agar aparatur baru dapat segera memahami tugas sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Bojonegoro.
Wabup Nurul: Bekerjalah dengan Ikhlas
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah turut memberikan pengarahan kepada 571 PNS yang baru saja diambil sumpahnya.
Nurul menyampaikan ucapan selamat atas perubahan status kepegawaian tersebut. Ia mengingatkan bahwa menjadi PNS bukanlah proses yang mudah dan kesempatan tersebut tidak selalu tersedia setiap tahun.
Karena itu, para PNS diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan hanya mengejar status, tetapi harus membuktikannya melalui kinerja dan pengabdian.
«“Anak-anak ialah masa depan, maka saya berpesan apa yang disampaikan Bapak Bupati untuk dilaksanakan dan dipedomani. Maka ini harus dilakukan dengan semangat kerja. Target OPD ke depan harus tahu,” ujar Nurul.»
Ia menegaskan, pembangunan Kabupaten Bojonegoro membutuhkan sinergi seluruh aparatur. Tantangan pembangunan mencakup berbagai sektor, mulai kesehatan, pendidikan, sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga reformasi birokrasi.
Untuk itu, setiap ASN harus memahami arah kebijakan dan target organisasi perangkat daerah tempat mereka bekerja. Kesamaan visi tersebut dinilai penting agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Nurul juga mengingatkan bahwa perjalanan karier di lingkungan pemerintahan membutuhkan proses. Setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berkembang melalui kinerja, pengalaman, kompetensi, serta integritas.
«“Menjadi pimpinan harus melalui proses. Bekerjalah dengan ikhlas,” tandasnya.»
Pengambilan sumpah 571 PNS tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat kualitas aparatur. Dengan integritas, kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan orientasi pelayanan, ASN diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif serta pembangunan daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Red/com)
