kampungberita.com
BANYUWANGI – Gelombang protes menuntut penegakan hukum tegas terhadap praktik pertambangan ilegal di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan intensitas yang semakin tinggi pada Senin (29/6/2026). Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil ini tidak surut semangatnya meski telah menjalani serangkaian dialog panjang dengan berbagai instansi pemerintah sejak pagi hari.
Setelah menyelesaikan diskusi dengan jajaran Kejaksaan dan Tim Terpadu Pemerintah Daerah (PEMDA) Banyuwangi, massa tidak langsung bubar. Sebaliknya, mereka melanjutkan orasi dan long march menuju Kantor Bupati Banyuwangi. Di sana, tuntutan untuk tindakan nyata kembali disuarakan dengan lantang. Namun, karena belum adanya keputusan final yang memuaskan, aksi berlanjut menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi pada pukul 16.48 WIB.
Solidaritas Tinggi, Jumlah Massa Tetap Kompak
Fakta menarik dari aksi hari ini adalah konsistensi jumlah peserta. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya yang sering mengalami penyusutan massa seiring berjalannya waktu, aksi kali ini justru menunjukkan kekompakan luar biasa. Tidak ada penurunan signifikan baik dari segi jumlah maupun semangat para demonstran.
“Masih tetap kompak, tidak kurang semangat maupun jumlah,” ungkap salah satu koordinator lapangan melalui keterangan singkatnya. Hal ini menandakan bahwa isu tambang ilegal telah menjadi keresahan bersama yang mendalam bagi warga Banyuwangi.
Kemacetan Parah, Armada Truk Mengular
Dampak dari aksi ini terasa hingga ke jalanan utama kota. Arus lalu lintas di sekitar pusat pemerintahan sempat lumpuh total. Tercatat, antrean kendaraan berat, khususnya truk-truk pengangkut material yang diduga terlibat atau terdampak kebijakan tambang, mengular panjang hingga mencapai area Simpang Lima. Kondisi ini memicu kemacetan parah yang memaksa pengguna jalan lain untuk mencari rute alternatif.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka menunggu tanggapan resmi dari wakil rakyat terkait desakan pembentukan panitia khusus (pansus) atau dukungan penuh terhadap eksekusi penutupan tambang ilegal yang selama ini merusak lingkungan dan meresahkan warga.
Polres Banyuwangi dikabarkan terus memantau situasi untuk memastikan aksi berjalan kondusif tanpa anarkisme, sambil berupaya mengalihkan arus lalu lintas agar tidak melumpuhkan aktivitas ekonomi di area lain.
