kampungberita.com/BOJONEGORO 6/11/2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita (B3) kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan tertuju pada penyaluran menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepohbaru Kepoh 2 di Posyandu Desa Krangkong, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukan sejumlah paket makanan yang tidak terserap oleh penerima manfaat dan menumpuk di meja Posyandu pada Senin (2/11/2026). Dokumentasi yang diterima redaksi pada Jumat (6/11/2026) memperlihatkan sisa makanan berupa paket nasi dan lauk, serta potongan semangka kuning yang masih tersusun di atas meja.
Dalam dokumentasi tersebut, terlihat pula sejumlah foodtray berbahan stainless steel yang masih berisi nasi ampok atau nasi jagung, fuyunghai, tahu goreng, tumis labu siam dan kacang panjang, serta semangka kuning.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat penerimaan menu oleh sasaran program, sekaligus efektivitas penyaluran makanan bergizi yang seharusnya dikonsumsi oleh kelompok penerima manfaat.
Berdasarkan dokumen distribusi Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG Kepohbaru Kepoh 2 menyalurkan sebanyak 89 porsi untuk Posyandu Krangkong, terdiri atas 49 porsi kecil dan 40 porsi besar, dengan dukungan 89 foodtray stainless.
Namun, banyaknya makanan yang tersisa menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, program MBG tidak sekadar berorientasi pada jumlah makanan yang didistribusikan, melainkan juga memastikan kualitas, kelayakan, serta tingkat konsumsi makanan oleh penerima manfaat.
Petugas Posyandu Krangkong berinisial MN membenarkan adanya sisa makanan tersebut. Menurut keterangannya, makanan yang tidak diambil kemudian dikemas kembali menggunakan kertas cokelat dan plastik untuk dibagikan kepada warga sekitar yang bersedia menerima.
“Daripada tidak diambil, kami bungkus lalu diberikan kepada warga yang mau, biar tidak mubazir,” ungkap MN saat dikonfirmasi awak media.
MN menjelaskan, persoalan sisa makanan tersebut bukan semata-mata karena warga tidak bersedia menerima bantuan, melainkan berkaitan dengan cita rasa menu yang dinilai kurang sesuai dengan selera penerima manfaat.
Ia juga menyebut pihak Posyandu telah beberapa kali menyampaikan evaluasi, baik melalui formulir uji organoleptik maupun secara lisan kepada pihak penyedia makanan.
Hal tersebut diperkuat dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan Uji Organoleptik Nomor 539/DISTRIBUSI/SPPGKEPOH2/X/2026 untuk lembaga B3 Posyandu Krangkong.
Dalam dokumen tersebut, penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 dengan hasil sebagai berikut:
Tumis labu siam dan kacang panjang: rasa 2, warna 2, aroma 2, tekstur 2. Seluruh aspek memperoleh penilaian kurang.
Fuyunghai: rasa 3 atau cukup, sedangkan aroma memperoleh nilai 2 atau kurang.
Nasi ampok: rasa 3, warna 4, aroma 4, tekstur 4.
Tahu goreng: rasa 3, warna 4, aroma 4, tekstur 4.
Semangka kuning: rasa 4, warna 4, aroma 4, tekstur 4.
Menariknya, pada bagian bawah dokumen juga terdapat catatan tulisan tangan berbunyi, “Kurang asin hambar tahunya”.
Catatan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai cita rasa makanan yang disediakan. Terlebih, hasil penilaian terhadap beberapa komponen menu menunjukkan masih adanya aspek yang memperoleh skor rendah.
Seorang warga Desa Krangkong yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan juga membenarkan adanya makanan tersisa tersebut.
“Menunya kata mereka tidak sesuai dan hambar, jadi tidak ada yang mengambil. Sayang kalau dibuang, akhirnya dibungkus oleh petugas dan dibagikan ke warga yang lewat,” tuturnya.
Selain persoalan cita rasa, MN turut menyoroti komposisi menu MBG untuk kelompok B3 yang menurutnya belum menunjukkan perbedaan kebutuhan antara ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Menu MBG untuk B3 tetap disamaratakan, tidak ada bedanya antara porsi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ungkapnya.
Persoalan ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Sebab, kelompok Bumil, Busui, dan Balita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda sesuai kondisi dan tahap pertumbuhannya. Karena itu, penyusunan menu perlu memperhatikan kesesuaian kebutuhan gizi, keamanan pangan, tekstur, serta kemampuan masing-masing kelompok dalam mengonsumsi makanan.
Masyarakat pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, serta Puskesmas Kepohbaru untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi MBG di Posyandu Krangkong, termasuk meninjau kualitas menu, mekanisme penyaluran, dan tingkat konsumsi makanan oleh penerima manfaat.
Transparansi mengenai jumlah makanan yang disalurkan, jumlah yang benar-benar dikonsumsi, serta penyebab terjadinya sisa makanan juga dinilai penting agar pelaksanaan program dapat dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.
Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari banyaknya paket makanan yang dikirimkan, sementara tingkat penerimaan dan konsumsi oleh sasaran justru luput dari perhatian. Sebab, makanan bergizi yang tidak dikonsumsi tentu tidak akan memberikan manfaat gizi sebagaimana tujuan program tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak SPPG Kepohbaru Kepoh 2, mitra yayasan pengelola, serta Koordinator MBG Kabupaten Bojonegoro terkait temuan sisa makanan dan hasil penilaian organoleptik tersebut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi guna memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.
(Red/tim)
